Sabtu, 25/11/2017

PT JOGLOSEMAR PRIMA MEDIA | Jalan Setia Budi No. 89 Gilingan, Banjarsari, Surakarta | Telp. 0271-717141, 0271-720496 dan 0271-741926 | Fax. 0271-741696 | website : www.joglosemar.co | email : [email protected]

Rina Tersangka Pencucian Uang


Kamis, 09/01/2014 01:12 WIB -

SEMARANG—Setelah ditetapkan sebagai tersangka korupsi dalam proyek Perumahan Griya Lawu Asri (GLA) Karanganyar senilai Rp 18,4 miliar, mantan Bupati Karanganyar Rina Iriani juga ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus yang sama. Penetapan tersangka itu disampaikan sesaat setelah Rina diperiksa oleh tim penyidik Kejati Jawa Tengah, Rabu (8/1).

Penetapan tersangka Rina didasarkan pada surat perintah penyidikan dengan nomor 01/O.3/F.d.2/01/2014 tertanggal 8 Januari 2014. “Selain pasal korupsi juga dijerat TPPU. Sementara ini penyidik sedang menyusun konstruksi hukumnya,” kata Asisten Pidana Khusus (Adpidsus) Kejati Jawa Tengah, Masyhudi.
Ia mengatakan pada kasus GLA ini, Rina bisa dijerat dengan pasal berlapis. Pertama, pasal 4 UU No 8 Tahun 2010 tentang TPPU dengan ancaman paling lama 20 tahun penjara dan denda maksimal Rp 5 miliar. Kedua, Rina bisa juga dijerat dengan pasal 5 UU yang sama dengan ketentuan ancaman maksimal lima tahun penjara dan denda Rp 1 miliar.
Masyhudi mengatakan meskipun pihak Rina menyangkal semua tuduhan tersebut, Kejati memiliki cukup bukti untuk menetapkan Rina sebagai tersangka. “Pada siapa pun kita hati-hati sekali dalam menetapkan status hukumnya, terlebih lagi ini kepada mantan kepala daerah. Kita punya bukti kuat jika sudah ditetapkan tersangka,” tuturnya.
Selain sudah dilakukan pencekalan, sejumlah aset milik Rina juga sudah disita. Aset tersebut seperti mobil, tanah, serta bangunan milik tersangka yang ada di Karanganyar maupun di luar daerah Karanganyar. “Kalau berapa jumlahnya belum dirinci karena NJOP tanah dan bangunan terus berkembang,” ungkap Masyhudi.
Sementara, pada pemeriksaan kemarin, Rina dicecar tim penyidik selama 4,5 jam. Pemeriksaan masih seperti sebelumnya, yaitu seputar kuitansi yang diduga aliran dana proyek GLA. Rina yang mengenakan kerudung dan baju hijau juga masih sama dengan sebelumnya. Ia mengaku lega setelah menjalani pemeriksaan. “Saya semakin plong,” ujarnya sambil tersenyum.
Di sisi lain, pengacara Rina, Slamet Yuono menyayangkan langkah Kejati yang juga menjerat kliennya dengan pasal TPPU. Ia menuding pihak Kejati tidak bersikap bijak dalam mengambil keputusan. “Sangat disayangkan sekali. Karena yang ini saja (kasus korupsi) masih absurd. Barang bukti juga belum jelas. Ini malah ada pasal baru yang didakwakan,” ungkapnya.
Ia mengaku sejauh ini belum bisa mengambil langkah konkret untuk menghadapi dakwaan baru dari Kejati tersebut. Dalam pemeriksaan yang dilakukan Kejati, Slamet mengatakan bahwa 21 berkas yang dituduhkan ditandatangani kliennya tidaklah benar. Oleh karena itu, pihaknya akan menganalisis dan kembali menyusun strategi untuk menghadapi segala hal yang dituduhkan Kejati. “Hasil pemeriksaan kemarin yang katanya dari 21 yang ditandatangani, itu nggak ada. Semua itu nggak ada tanggung jawabnya dari Ibu (Rina). Jadi Kejati jangan cuma mereka-reka dan menduga-duga,” tegasnya.
Ia pun berharap informasi terkait dakwaan TPPU dari Kejati terhadap kliennya tidaklah benar. Sebab jika benar, proses hukum yang dilakukan Kejati bisa menjadi pembelajaran buruk bagi masyarakat dalam penegakan hukum. “Kejati harus bijak, jangan cuma ikut-ikutan. Karena ini untuk pembelajaran hukum bagi masyarakat. Ya, semoga ini semua tidak benar,” pungkasnya. Antara | Detik | Ahmad Rodif Hafidz