Selasa, 29/07/2014

PT JOGLOSEMAR PRIMA MEDIA | Jalan Setia Budi No. 89 Gilingan, Banjarsari, Surakarta | Telp. 0271-717141, 0271-720496 dan 0271-741926 | Fax. 0271-741696 | website : www.joglosemar.co | email : harianjoglosemar@gmail.com

Merasa Dijajah Kades Puh Pelem Warga Desa Nguneng Berunjuk Rasa Lagi

  • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /home/joglosemar/public_html/sub_edisicetak/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 607.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /home/joglosemar/public_html/sub_edisicetak/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 607.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter_boolean_operator::value_validate() should be compatible with views_handler_filter::value_validate($form, &$form_state) in /home/joglosemar/public_html/sub_edisicetak/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter_boolean_operator.inc on line 159.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /home/joglosemar/public_html/sub_edisicetak/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 134.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state) in /home/joglosemar/public_html/sub_edisicetak/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 134.

Minggu, 06/06/2010 21:47 WIB - son

WONOGIRI—Sekitar 50 warga Desa Nguneng, Kecamatan Puh Pelem, Wonogiri kembali meng-geruduk kantor balai desa setempat, Sabtu (5/6) kemarin. Kedatangan mereka kembali memprotes keberadaan penambang batu tras modern,  karena dianggap mematikan usaha mereka.
“Kami sudah waleh pak. Terserah Pak Kades niku pripun. Sudah capek saya dan teman-teman berusaha untuk mendapat keadilan. Terserah silakan Pak Kades,” ujar Sukidi, wakil warga kepada Kepala Desa Nguneng di Balai Desa Nguneng.
Sukidi menjelaskan, yang dipersoalkan warga bukan keberadaan CV, namun pengerahan alat berat seperti backhoe dan truk-truk besar.  Keberadaan backhoe itulah yang telah menggusur mata pencarian warga desa yang hanya menggunakan tenaga tradisional cangkul.
“Jalan di desa kami yang hanya cukup untuk satu mobil juga sudah rusak, karena setiap hari untuk keluar masuk truk-truk penuh muatan,” ujarnya.
Sukidi mengatakan, turunnya izin penambangan modern juga dipersoalkan warga. Pasalnya, yang mengadakan penambangan tersebut tak lain adalah Kepala Desa Puh Pelem, Sudadi. Mereka tidak terima karena Desa Nguneng yang dijadikan sasaran eksploitasi.
“Saya dan warga di sini juga belum tanda tangan persetujuan, tapi izin sudah turun,” kata Kepala Desa Nguneng, Karni Haryanto kemarin.
Salah satu penambang tradisional di Dusun Petung Wulung RT 1/III, Desa Nguneng Warsono mengatakan, Kades Puh Pelem memang sejak dulu dikenal oleh  warga tega menindas rakyatnya.
“Sekarang menjajah orang Nguneng, Mas. Masak, sudah jelas-jelas warga Nguneng tidak setuju kok katanya sudah ada izin keluar,” ujarnya berapi-api.
Diserahi Tugas
Kepala Desa Puh Pelem, Sudadi  enggan ditemui saat berada di tempat penambangan modern. Saat itu, Joglosemar hanya dapat keterangan dari orang yang diserahi tugas untuk menjaga wilayah tersebut,  Sirun.
Menurut keterangan Sirun, Kades Sudadi berpesan tidak mau ditemui.  “Ini bapak di rumah tapi katanya sudah ada Pak Heru (Kasat Intel Polres - red). Jadi tidak usah ke sana katanya,” ujar Sirun,  setelah menghubungi Sudadi lewat handphone miliknya.
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Perisai Kebenaran, Wonogiri yang turut dalam acara rembuk bersama menyatakan siap menjadi mediasi. Surisman, salah satu wakil dari LBH Perisai Kebenaran  mengatakan akan mengadakan mediasi antara warga dengan CV dan Kepala Desa Puh Pelem.
“Kita intinya akan mediasi. Termasuk pula dengan pemerintah daerah. Khususnya terkait izin yang keluar untuk menambang. Sudah sesuai prosedur atau belum. Dalam kasus ini kami juga harus hati-hati karena menyangkut penghidupan warga. Yang jelas jangan sampai ada bentrok antarwarga,” paparnya. (son)